Komisi I DPRD Maluku Tuntut Evaluasi Segera Kinerja Kapolres Maluku Tenggara Pasca Insiden Konflik Sosial

 Ambon, CahayaLensa.com - Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, untuk mengevaluasi kinerja Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Maluku Tenggara, AKBP Frans Duma. Desakan ini muncul setelah konflik antar pemuda di wilayah tersebut mengakibatkan dua korban jiwa serta melukai 14 orang lainnya.

Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, menyoroti bahwa konflik sosial di Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) bukanlah peristiwa baru. Ia menilai insiden semacam ini kerap berulang tanpa penanganan yang optimal dari aparat kepolisian setempat.

“Penanganan konflik oleh jajaran Polres Maluku Tenggara belum maksimal. DPRD Maluku, melalui Komisi I, pernah mengingatkan Kapolres saat kunjungan pengawasan agar tindakan pencegahan dilakukan secara lebih ekstra. Namun, insiden seperti ini kembali terjadi. Kami meminta Kapolda mengevaluasi kinerja Kapolres,” ujar Solichin saat dihubungi melalui sambungan telepon di Ambon, Senin (17/3/2025).

Lebih lanjut, Solichin mengungkapkan bahwa Komisi I DPRD Maluku berencana memanggil Kapolda Maluku untuk menggelar rapat dengar pendapat setelah agenda pengawasan APBD pekan depan.

“Rapat ini penting untuk membahas langkah strategis guna mencegah konflik serupa di masa mendatang. Evaluasi ini tidak hanya terbatas pada Maluku Tenggara, tetapi juga sebagai cerminan penanganan keamanan di seluruh wilayah Maluku,” jelasnya.

Dalam konteks bulan suci Ramadan, Solichin meminta aparat kepolisian meningkatkan kewaspadaan demi menjaga situasi kondusif bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah.

“Kami harap pihak kepolisian memperkuat pengamanan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk memicu konflik yang dapat mengganggu ketenangan umat dalam berpuasa,” katanya.

Selain itu, Solichin menyarankan agar Kapolda menginisiasi dialog bersama tokoh masyarakat, adat, dan agama di Maluku Tenggara untuk mencari solusi jangka panjang atas persoalan keamanan di wilayah tersebut.

“Penempatan pejabat di jajaran Polres juga harus mempertimbangkan pemahaman terhadap kondisi sosial, budaya, dan karakter masyarakat setempat. Bila memungkinkan, anak daerah yang memenuhi syarat patut dipertimbangkan untuk diberi kepercayaan memimpin,” tutupnya.4