Ketua DPRD Maluku Dukung Sikap Gubernur Tolak Budaya Menjilat dalam Birokrasi

Ambon, CahayaLensa.com - Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, ST, mengapresiasi pernyataan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang menolak budaya memuji dan menjilat dalam birokrasi pemerintahan.

Menurut Watubun, budaya semacam itu tidak seharusnya menjadi kebiasaan di lingkungan pemerintahan karena tidak mencerminkan kompetisi yang sehat, seperti halnya cabang olahraga di Pekan Olahraga Nasional (PON).

“Saya atas nama DPRD sependapat dengan pernyataan Gubernur pada Apel Akbar ASN Provinsi Maluku yang menegaskan bahwa ASN tidak perlu membiasakan diri memuji gubernur dan wakil gubernur atau menjilat atasan. Kita harus mengedepankan profesionalisme, bukan berlomba-lomba dalam mencari pujian,” ujar Watubun dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (5/3/2025).

Watubun juga menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam periode 2025-2030, terutama terkait keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat sinergi dengan DPRD dan pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, Watubun menegaskan pentingnya profesionalisme dalam birokrasi. Pejabat pemerintahan harus ditempatkan berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan, dan keahlian, bukan karena faktor politik atau kedekatan dalam Pilkada.

“Kita harus menempatkan pejabat sesuai kapasitas dan profesionalisme, bukan karena kedekatan politik. Oleh sebab itu, DPRD berperan penting dalam mengawal seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai aturan dan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sebagai penutup, Watubun mengajak semua pihak untuk bersatu mendukung kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku demi keberhasilan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan.