Warga Pesisir Maluku Tengah Terdampak Abrasi, DPRD Desak Pemerintah Ambil Tindakan Nyata

Ambon, CahayaLensa.com - Warga pesisir di Wahatain, Pasahari, dan beberapa desa di Kobisonta masih menunggu tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Pemkab Malteng) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku setelah dua tahun berturut-turut mengalami dampak abrasi dan cuaca ekstrem.

Anggota DPRD Maluku Dapil Maluku Tengah, Alhydayat Wajo, menegaskan bahwa meskipun belum ada data resmi mengenai jumlah rumah yang terdampak sejak 2023, pemerintah harus segera mengambil langkah nyata.

“Di Negeri Pasahari, pada tahun 2023, sekitar lima rumah dan satu masjid rusak akibat abrasi. Di Wahatain, situasi serupa terjadi karena tidak adanya tanggul penahan. Sebenarnya ada tanggul, tetapi sudah terbawa arus,” ujar Wajo kepada wartawan di Ambon, Rabu (05/02/2025).

Menurut Wajo, pemerintah harus lebih fokus mengamankan wilayah pesisir, mengingat banyak warga tinggal berdekatan dengan garis pantai.

“Jika tidak segera ditangani, kejadian ini bisa terulang di musim hujan mendatang,” kata politisi PDI-Perjuangan Maluku itu.

Pada tahun 2023, sekitar 500 warga Pasahari, Kobi, dan beberapa desa di Kobisonta sempat mengungsi selama tiga hari akibat cuaca ekstrem. Sementara di Kobisonta, meskipun tidak terjadi pengungsian, warga tetap merasakan dampak dari angin kencang dan ombak besar.

“Curah hujan tinggi, angin kencang, dan ombak besar sangat mengancam. Kami berharap, kejadian ini tidak semakin parah di tahun 2025,” tambahnya.

Wajo mengkritik lambannya respons dari Pemkab Malteng dan Pemprov Maluku dalam menangani masalah ini.

“Dari tahun 2023 sampai sekarang, belum ada tindakan nyata. Tahun 2025 ini harus lebih cepat ditangani agar tidak terjadi hal yang sama lagi seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.

Warga berharap pemerintah segera membangun kembali tanggul penahan dan memberikan solusi jangka panjang bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan abrasi.