DPRD SBB Konsultasi ke DPRD Maluku: Bahas Pemotongan DAU dan Status 11 Desa Persiapan

Ambon, CahayaLensa.com - Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Andarias Henky Koli, bersama rombongan melakukan konsultasi dengan DPRD Provinsi Maluku guna membahas dua isu krusial yang berdampak pada daerah tersebut.

Usai pertemuan di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Kamis (13/02/2025), Koli menjelaskan bahwa pembahasan utama mencakup dampak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) serta status 11 desa persiapan yang belum memperoleh status definitif.

Pemerintah Pusat menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam APBN dan APBD. Salah satu dampaknya adalah pemotongan DAU, termasuk alokasi anggaran untuk Pekerjaan Umum (PU).

Koli mengungkapkan kekhawatiran bahwa pemotongan DAU dapat menghambat pembangunan infrastruktur di SBB, terutama proyek pembangunan jalan provinsi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, DPRD SBB berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Maluku guna mencari solusi agar anggaran infrastruktur tetap terjaga.

Selain isu anggaran, DPRD SBB juga membahas status 11 desa persiapan yang telah menjalankan pemerintahan selama tujuh tahun, tetapi belum mendapatkan status desa definitif.

Hambatan ini terjadi sejak pergantian kepemimpinan dari Bupati Yasin Payapo ke pejabat bupati yang baru. Penjabat Gubernur Maluku baru-baru ini mengeluarkan surat yang menginstruksikan agar 11 desa persiapan dikembalikan menjadi dusun, yang kemudian mendapat penolakan dari DPRD SBB.

DPRD SBB mendesak Penjabat Gubernur Maluku agar menerbitkan kode register desa persiapan baru sehingga desa-desa ini bisa melanjutkan proses menuju status definitif. Menindaklanjuti hal ini, Komisi I DPRD Provinsi Maluku akan mengundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Pemdes) Provinsi Maluku serta Bagian Hukum untuk membahas penerbitan kode register bagi desa-desa tersebut.

DPRD Kabupaten SBB berharap hasil konsultasi dengan DPRD Provinsi Maluku dapat menghasilkan solusi terbaik bagi dua permasalahan ini. Mereka akan terus mengawal isu ini dan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta pusat guna memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan serta memperjuangkan status 11 desa persiapan menjadi desa definitif.