Rutasouw Ungkap Kelangkaan Minyak Tanah dan Desakan Pendirian SMK di Taniwel

 

Ambon, CahayaLensa.com - Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan (Dapil) Seram Bagian Barat (SBB), Ulis Rutasouw, mengungkapkan berbagai persoalan yang ditemui selama reses di Kecamatan Taniwel dan Taniwel Timur pada Desember 2024. Masalah utama yang disoroti adalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), buruknya infrastruktur jalan, dan kebutuhan mendesak pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Kami menemukan bahwa minyak tanah dijual dengan harga Rp10.000 per liter. Selain mahal, barangnya juga sulit didapatkan,” ungkap Rutasouw kepada wartawan di Ambon, Rabu (8/1/2025).

Rutasouw menjelaskan bahwa infrastruktur jalan desa di wilayah Taniwel dan Taniwel Timur masih jauh dari memadai. Sementara ruas jalan nasional sudah cukup baik, jalan lingkungan, terutama di Ibu Kota Kecamatan Taniwel, mengalami kerusakan parah.

“Jalan setapak yang dibuat sebelumnya tidak bertahan lama. Masyarakat sangat membutuhkan jalan yang layak untuk mendukung aktivitas mereka sehari-hari,” ujarnya.

Salah satu aspirasi utama masyarakat Taniwel Timur adalah pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selama ini, wilayah tersebut tidak memiliki SMK, sehingga lulusan SMA sulit mendapatkan keahlian khusus yang bisa mendukung kemandirian mereka.

“Kita akan perjuangkan ini. Saya akan membahasnya dalam rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, karena ini adalah kebutuhan mendesak. SMK dapat membekali lulusan dengan keterampilan yang memungkinkan mereka berwirausaha tanpa harus bergantung menjadi PNS,” kata politisi Demokrat Maluku tersebut.

Selain itu, Rutasouw menyoroti kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengangkut hasil hutan seperti pisang, umbi-umbian, cengkeh, dan kopra. Ia menyatakan akan mendorong pembangunan jalan tani untuk mempermudah akses pengangkutan hasil bumi tersebut.

“Kita harus memastikan jalan tani tersedia agar masyarakat dapat mengangkut hasil hutan mereka dengan lebih mudah,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa semua aspirasi yang disampaikan masyarakat akan diakomodasi melalui Musrenbang Desa dan Kecamatan untuk selanjutnya diteruskan ke tingkat kabupaten dan provinsi. “Harapan kami, setiap keluhan ini bisa mendapat perhatian serius dari pemerintah,” tutup Rutasouw.