DPRD Maluku dan Panca Karya Bahas Pembukaan Jalur Pelayaran Baru, 5 Rute Diusulkan

 

Ambon, CahayaLensa.com- Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat koordinasi dengan PD Panca Karya untuk membahas pembukaan jalur pelayaran baru yang selama ini belum terlayani dengan baik oleh Kapal Muatan Ferry (KMP).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Maluku, Karang Panjang, Ambon, pada Rabu (22/01/2025), anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin, mengungkapkan bahwa lima jalur pelayaran baru telah diusulkan, dengan tambahan dua jalur lainnya. Usulan tersebut telah disampaikan kepada PT ASDP Indonesia Ferry dan Dinas Perhubungan.

“Jalur-jalur ini akan disediakan melalui tender yang diikuti oleh Perusahaan Daerah Panca Karya, ASDP, dan perusahaan pelayaran swasta,” ujar Rovik kepada wartawan usai rapat.

Rovik juga menjelaskan bahwa saat ini Panca Karya memiliki 10 kapal, tetapi satu kapal telah dikembalikan ke Lelemuku, sehingga tersisa 9 kapal. Dari jumlah tersebut, 8 kapal sedang beroperasi, di mana 5 kapal mendapat subsidi dan 3 kapal beroperasi secara komersial.

Selain itu, pembahasan mengenai subsidi dan doking kapal menjadi perhatian utama dalam rapat. Doking kapal merupakan syarat wajib sebelum kapal dapat beroperasi di jalur-jalur baru tersebut. Namun, ada perbedaan perhitungan antara pemerintah dan kondisi di lapangan yang masih perlu diselesaikan oleh perusahaan pelayaran.

Menanggapi pertanyaan terkait KM Bahtara Nusantara yang melayani rute Banda-Tual namun belum beroperasi, Rovik menyatakan bahwa kapal tersebut siap melayani kembali setelah menyelesaikan proses doking.

Sementara itu, usulan dari kabupaten terkait KM Tanjung Sole yang diharapkan dapat mengisi kekosongan lintasan Loliama masih dalam tahap perhitungan agar operasionalnya tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Rovik menjelaskan bahwa pengajuan jalur pelayaran baru harus melalui beberapa tahapan, mulai dari usulan kabupaten, kemudian ke pemerintah provinsi, hingga akhirnya ke pemerintah pusat.

Meskipun beberapa dermaga baru masih dalam proses pembangunan, dermaga yang sudah tersedia akan digunakan untuk mendukung jalur pelayaran yang baru. Jika ada kebutuhan tambahan dermaga, pemerintah daerah akan mengusulkan pembangunan lebih lanjut kepada pemerintah pusat.

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terus berkoordinasi untuk memastikan kelancaran operasional jalur pelayaran baru ini guna meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan bagi masyarakat di Maluku.