Pemkab Malteng Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Penanggulangan KLB Bersama Kemendagri

Masohi, CahayaLensa. com- Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkai dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin, 15 Juli 2024.

Pemda Maluku Tengah diwakili oleh Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Kabupaten Maluku Tengah, Ulis Boro. Rakor tersebut juga dihadiri perwakilan Forkopimda Malteng, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malteng, serta pimpinan OPD terkait.

Rakor ini membahas berbagai isu penting seperti pengendalian inflasi, penanganan kasus polio, prevalensi penyakit Tuberkulosis (TBC), serta kelangkaan pupuk yang terjadi di berbagai daerah. Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi, dengan langkah-langkah strategis seperti pemantauan harga bahan pokok, peningkatan produksi lokal, dan koordinasi intensif antar instansi terkait.

Selain itu, pemerintah pusat melalui Kemendagri juga menyoroti masalah kelangkaan pupuk, yang menjadi perhatian serius di daerah. Menanggapi arahan tersebut, Ulis Boro menyatakan komitmen Pemda Maluku Tengah untuk melaksanakan instruksi Mendagri dengan sebaik-baiknya.

Pemda Maluku Tengah berencana membentuk tim Satgas untuk mempercepat vaksinasi polio di daerah tersebut, dengan fokus pada koordinasi langkah-langkah vaksinasi yang cepat dan efektif sesuai dengan tantangan masing-masing wilayah.

Untuk mengatasi kelangkaan pupuk, Pemda akan segera mengadakan pertemuan teknis dengan agen dan distributor pupuk di Kobisonta, yang merupakan sentra produksi beras di Maluku, guna memastikan ketersediaan pupuk yang memadai dan berkelanjutan.

Terkait inflasi, Boro menambahkan bahwa Pemda Maluku Tengah telah melakukan intervensi dengan memberikan subsidi pada sejumlah bahan kebutuhan pokok serta menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan guna menekan laju inflasi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku, pada Juni 2024, Maluku mengalami inflasi sebesar 3,63 persen, yang dipicu oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, terutama makanan. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Ambon sebesar 4,49 persen, sementara Kabupaten Maluku Tengah mencatat inflasi terendah sebesar 2,36 persen. (**)