Maluku Hadapi Krisis Infrastruktur dan Keuangan: Fraksi Golkar Serukan Perhatian Pemerintah

Ambon, CahayaLensa.com - Provinsi Maluku, meskipun memiliki wilayah yang luas, menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur dan keuangan daerah. Jumlah penduduk yang relatif sedikit dibandingkan luas wilayah menjadikan kemampuan keuangan daerah terbatas untuk membiayai program dan kegiatan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, mengungkapkan keprihatinannya terkait situasi ini. "Meskipun terlihat adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, hasilnya masih kurang memadai," kata Yeremias dalam keterangannya kepada wartawan di Ambon pada Jumat, 12 Juli 2024.

Yeremias menyoroti bahwa banyak infrastruktur penunjang ekonomi di Maluku, seperti jalan dan jembatan, mengalami kerusakan parah. Banyak jalan yang mengalami longsor dan jembatan yang patah, serta beberapa kecamatan di berbagai kabupaten yang sangat terisolir.

Kondisi ini, menurut Yeremias, tidak disebabkan oleh ketiadaan akses, melainkan karena akses yang ada sudah rusak parah. Ia menekankan bahwa situasi ini memerlukan anggaran yang sangat besar untuk perbaikan. Namun, intervensi program dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sangat terbatas.

"Pemerintah yang akan datang diharapkan dapat lebih peka dan memperhatikan kondisi yang dialami masyarakat Maluku saat ini," ujar Yeremias.

APBD Maluku sangat kecil, yang menyebabkan banyak program dan kegiatan tidak dapat terakomodasi dengan baik. Yeremias menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Namun, hasilnya harus dibagi antara 11 kabupaten dan kota, sehingga menyebabkan APBD Maluku menjadi sangat terbatas.

"Karena kemampuan daerah dan PAD kita yang masih kecil, banyak program dan kegiatan yang tidak dapat diakomodasi dengan baik dalam APBD," tambah Yeremias.

Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan memperkuat keuangan daerah guna mendukung pembangunan di Maluku. (**)