Komisi IV DPRD Maluku Angkat Bicara Soal Buruknya Manajemen SMA Siwalima Ambon

Ambon, CahayaLensa.Com- Pasca Viral kasus kekerasan terhadap salah satu siswa sekolah unggulan SMAN Siwalima Ambon, Provinsi Maluku pada pekan lalu, Komisi IV DPRD Maluku Rabu, 4 Oktober 2023 melakukan On The Spot melihat langsung kondisi terkini SMA yang merupakan kebanggan masyarakat Maluku tersebut. 

Setelah mendengar langsung alasan beberapa siswa yang merupakan senior melakukan kekerasan terhadap salah satu junior mereka, komisi berkesimpulan bahwa yang hal itu terjadi karena sistem manajemen yang diterapkan amburadul sehingga komisi meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi  Maluku untuk segera membenahi sistem Manajemen Pendidikan di SMA Siwalima Ambon.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Samson Atapary kepada awak media Rabu 4 Oktober 2023 mengatakan jika sistem manajemen Pendidikan merupakan tanggung jawab utama Pemerintah Daerah Provinsi Maluku karena leading sektor seluruh SMA SMK ada pada dinas pendidikan. 

"Soal sistem manajemen pendidikan di SMA Siwalima ini kesalahannya ada di Dikbud, karena kami dari komisi sudah membicarakan hal ini sejak 2 tahun lalu. Pembicaraan yang dibangun terkait bagaimana pembenahan manajemen yang ada di SMA Siwalima, baik itu sistem proses belajar mengajar maupun pengelolaan asrama, namun tidak dilaksanakan dengan baik oleh Dikbud Maluku,"ujarnya. 

Atapary menilai  standar kebersihan asrama putra maupun Putri masih jauh dari kata layak padahal hal tersebut sudah dibicarakan berulang antara komisi dan dinas. 

"Mestinya sebagai Kadis harus secara rutin melakukan peninjauan ke sekolah ini karena dibiayai oleh APBD dan menjadi barometer penilaian publik. Mestinya kadis datang mengkroscek di sini sebagai penanggung jawab. Ternyata standar ini belum layak. Saya 

jadi berpikir mungkin kadis tidak pernah mengunjungi sekolah ini sehingga tak pernah melihat hal- hal seperti ini,"ungkapnya. 

Terkait dengan kekerasan yang dilakukan para siswa, sesuai hasil interview dengan para siswa pelaku kekerasan, kesimpulannya mereka tak bersalah. Hanya saja ada sistem yang sudah dibangun sejak dulu sehingga harus segera dibenahi ulang melalui sistem manajemen yang benar. 

"Ada sistem yang salah disini. Jika ada pertanyaan siapa yang bertanggungjawab? Jawabannya Dinas Pendidikan. Ibu kadis harus turun berdialog, mendeteksi dan sebagai penanggung jawab harus membangun satu sistem dan harus diikuti oleh sekolah. Semua diam sehingga manajemen tidak jalan baik. Kadis berjanji kekerasan dilingkungan sekolah tidak ada lagi tapi nyatanya terus ada sampai saat ini. Dinas yang harus disalahkan dala konteks ini karena mengabaikan untuk membangun sistem yang baik," katanya. 

Menurutnya, mengatur sistem manajemen sederhana dan tak butuh anggaran karena hanya membangun karakter orang.

"Tanggung jawab orang tua, guru, dan siswa masuk bagian dari sistem pembelajaran yang ada di sini. Bagaimana ilmu kebijakan dilakukan dengan sistem secara terpadu sehingga hal-hal yang sering terjadi bisa di antisipasi secara dini." tegasnya. 

Di tempat yang sama anggota Komisi IV DPRD Maluku, Hengky Pelata juga menyampaikan bahwa manajemen sekolah harus dipilah dengan benar sehingga tidak tumpang tindih. 

"Manajemen sekolah harus terpisah dengan manajemen asrama, namun tetap di bawah pengawalan Dinas Pendidikan. Kita akan segera panggil Dinas Pendidikan untuk bicarakan persoalan ini agar ke depan SMA Siwalima Ambon bisa lebih baik lagi” tandasnya mengakhiri. (Milen)