GUBERNUR APRESIASI UPAYA PENGENDALIAN INFLASI SAAT BUKA RAKORDA TPID
Rakorda tersebut diselenggarakan di bawah sorotan Tema : “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Daerah”.
Hadir juga pada kesempatan itu, Forkopimda Provinsi Maluku, Ketua TP-PKK Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Maluku dan Istri, Bupati/Walikota se-Maluku, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Forkopimda Kabupaten/Kota, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, dan pihak lainnya.
Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah dalam laporannya mengatakan, Rakor ini merupakan inisiasi dan instruksi Gubernur Maluku, berkaitan dengan tindaklanjut hasil pembahasan Gubernur seluruh Indonesia dengan Presiden RI, ada 8 key indicator performance, dimana salah satunya berkaitan dengan inflasi.
“Pertemuan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan program dan memastikan seluruh pasokan terdistribusi, serta harga bahan pangan pokok harus terjamin, terkendali dan tidak berdampak kepada inflasi.” Tambahnya.
Dirinya juga menjelaskan, berdasarkan situasi dan perkembangan harga kebutuhan pokok di Provinsi Maluku sampai dengan hari ini, baik dari segi harga maupun kesediaannya terjangkau oleh daya beli masyarakat, karena tidak ada pembelian yang berlebihan, yang dapat menimbulkan kenaikan harga.
“Dari bulan Maret kemarin inflasi Maluku sangat terkendali saat Hari Besar Keagamaan Nasional dari 5,4% yoy dibandingkan bulan sebelumnya 5,70%, turunnya inflasi ini karena stabilnya pangan yang bisa dikendalikan, dan sampai hari ini berdasarkan pengecekan tidak ada harga yang mengalami kenaikan yang berlebihan, dan dipastikan stok pada bulog dan distributor di cek langsung on the spot cek dengan bersama Dinas terkait dan TPID, sementara untuk koordinasi dari tingkat pusat mengenai suplai minyak goreng, Maluku adalah satu-satunya Provinsi yang mempunyai ketahanan minyak goreng di atas rata-rata, begitu juga beras dan gula.” Ungkapnya.
Ketua TGPP juga menyampaikan, beberapa waktu lalu Gubernur telah melakukan penandatanganan Komitmen dengan direktur utama perum bulog yang merupakan salah satu perintah utama Presiden, untuk melakukan penyerapan beras di tingkat petani, sehingga saat ini nilai tukar petani kita 103,82 dan menunjukan perbaikan ekonomi.
“Tema Rakorda, berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi di Maluku yang unggul 5,83%, dimana menunjukan kapital inflow yang bagus dan berharap pertumbuhan ekonomi ini bisa terus ditumbuhkembangkan sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur.” Tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail memberikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Se-Maluku yang telah hadir dalam Rakorda ini sebagai bentuk sinergitas antara seluruh stakeholder dalam upaya pengendalian angka inflasi di negeri raja-raja yang sama-sama kita cintai.
“Inflasi tahunan Provinsi Maluku pada Maret 2023 lebih rendah dari Februari sebesar 6,19% yoy atau turun 0,76%, lebih tinggi dari inflasi nasional pada bulan yang sama pada 4,97% yoy. Sedangkan inflasi Provinsi Maluku pada Maret 2023 sebesar 0,18% month to month, lebih tinggi dari inflasi februari sebesar 0,23% atau naik 0,71 %, sama dengan inflasi nasional pada bulan Maret sebesar 0,18% month to month.” Jelasnya
Dirinya menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi di Maluku pada bulan Maret 2023 adalah sektor angkutan darat, dimana karena kenaikan harga yang signifikan, ia minta kepada TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota.
“Tidak perlu ragu-ragu untuk mengintervensi harga dalam belanja tidak terduga sebagaimana arahan presiden saat rakornas penanganan inflasi tahun 2022 guna membantu sektor transportasi, perlindungan sosial serta pembukaan lapangan kerja baru.” Tambahnya.
Sementara itu komoditas yang mengalami deflasi pada bulan Maret 2023 ujar Gubernur Maluku, antara lain telfon seluler, ikan tongkol, ikan cakalang, dan ikan selar.
“Saya mintakan perhatian Bupati dan Walikota beserta TPID Kabupaten Kota Se Maluku untuk bekerja ekstra keras dalam pengendalian inflasi maluku, dengan menerapkan langkah-langkah penanganannya yang tepat sasaran, terkhususnya pemerintah Kota Tual yang saat ini inflasinya cukup tinggi, yaitu 7,49% yoy di atas rata-rata nasional yaitu 4,97% yoy.” Tegasnya.
Menutup sambutannya Gubernur menyampaikan, menyambut hari raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023, stok kebutuhan pokok untuk Provinsi Maluku masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak, ini semua berkat kerjasama Pemerintah Provinsi Maluku dengan pemangku kepentingan, khususnya Bulog dimana pada 24 Maret 2023 di Jakarta, Pemerintah Provinsi Maluku telah melakukan MoU dengan Perum Bulog, sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam menajaga distribusi dan stabilitas harga pangan di daerah. (**)
Tidak ada komentar