Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, MI : Stok Kebutuhan Masyarakat Aman
Hadir dalam mendampingi Gubernur Maluku yakni Sekretaris Daerah Maluku Ir. Sadali IE, M. Si., IPU, Ketua Umum TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Maluku Ir. M. Yahya dan Kepala Biro Ekonomi dan Investasi Provinsi Maluku Onesimus Soumeru.
Gubernur dalam linstruksinya memaparkan, dalam pengendalian Inflasi perlu Melaksanakan Strategi 4 K yakni menjaga dan memastikan ketersedian pasokan bahan kebutuhan pokok, keterjangkauan harga kelancaran distribusi dan komunikasi.
Selain itu, kata Gubernur, perlu adanya sinergitas antar OPD terkait Dinas Perikanan dengan stok Ikan, Dinas Perhubungan dan PU memastikan kelancaran distribusi, Dinas Perindag dan ketahanan pangan serta Bulog memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok menimal sampai 6 bulan, Dinas Energi dan Sumbe daya Mineral memastikan ketersediaan stok BBM.
“ Setiap OPD menciptakan 1 (satu) Inovasi yang di harapkan dapat menekan pertumbuhan inflasi yang berdampak pada capaian Inflasi yang terkendali”, tutur Pak Gubernur.
Perlu memaksimalkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang sudah dilakukan atau Kerjasama dengan BUMN, BUMD yang ada dalam rangka Strategi 4 K terutama untuk memenuhi Kebutuhan masyarakat, tegas Gubernur.
Pemerintah terus Proaktif dalam melakukan pemantauan harga dan stok di Pasar pasar tradisional. Ritel modern dan Gudang distribusi Untuk memastikan stok pangan up to date.
Untuk tahun 2022 inflasi di Maluku mengalami penurunan mencapai 0,17 persen terdapat pada 2 Kota di Provinsi Maluku yakni Kota Tual dan Kota Ambon.
Untuk Kota Ambon komoditas yang menyebabkan Inflasi yakni pada rokok Putih, Beras, Tomat, Tempe dan Mie, sedangkan pada Kota Tual yakni Beras, Ikan Tongkol, Kontrak Rumah, Ikan Layang dan Ikan kembung per Januari 2023.
Data stok barang kebutuhan Per Minggu ke-1 di Bulan Februari 2023 masih relative aman untuk masyarakat.
Permasalahan Pengendalian Inflasi Provinsi Maluku tahun 2023 yakni Daya beli masih lemah; Turunnya pendapatan masyarakat akibat pandemi covid menyebabkan beban ekonomi makin tinggi, Aktivitas Produksi masih terbatas: Produksi yang turun akibat pembatasan aktivitas bisa memicu kelangkaan pasokan dan cuaca ekstrim, Terbukanya Potensi Spekulasi; Lonjakan permintaan disertai potensi kelangkaan memicu tindakan penyimpangan pasar (kartel, penimbunan, dsb).
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Maluku telah menyiapkan Langkah-langkah penanganan dan pengendalian Inflasi sebagai berikut: Mengevaluasi perkembangan stok dan harga seperti mengetahui perkembangan stok, harga dan distribusi bahan pokok di Kab/Kota Se-Maluku, serta antisipasi pengaruh musim, MemastikanStabilitas dan kelancaran distribusi seperti halnya merumuskan langkah-langkah untuk menjaga kelancaran distribusi, stabilitas harga dan antisipasi lonjakan permintaan menjelang HBKN 2023 dan cuaca ekstrim saat ini, Meningkatkan koordinasi seperti halnya terlaksananya koordinasi dengan pemkab/pemkot, instansi terkait, BUMN, Produsen, Distributor, Pedagang besar, dan ritel.
Bukan itu saja, Penguatan peran Stakeholder terkait seperti halnya Pertamina, Bulog, produsen, distributor, agen, dapat menyiapkan stok yang cukup dan mendistribusikan tepat waktu;
Dengan demikian perlu membangkitkan kepedulian BUMN, BUMD, Swasta, pemda, instansi vertikal dapat mensumbangsihkan kepeduliannya kepada masyarakat miskin melalui bantuan sembako atau operasi pasar murah.Outcome yang diharapkan 1) Masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman, tenang dan kondusif; 2) Tersedianya bahan pokok sesuai jumlah, waktu, dan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat di seluruh Maluku, tutup Gubernur (**)
Tidak ada komentar