Saulatu : Pembebasan Lahan Di Gunakan Anggaran APBN Rencana Rampung November 2022

Anggota Komisi II DPRD Maluku Halimun Saulatu

Ambon, Cahayalensa.com,- Dua proyek strategis nasional yaitu Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port, yang nantinya dibangun di Negeri Waai Kecamatan Salahutu Maluku Tengah.

LIN dibangun di atas lahan seluas 700 hektar, sedangkan untuk pembebasan lahan sendiri dari proyek Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) rencananya selesai November 2022.

Sementara untuk Ambon New Port merupakan program Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang dibangun di atas lahan seluas 200 hektar sudah masuk dalam pembebasan lahan.

Anggota Komisi II DPRD Maluku Halimun Saulatu kepada media di Kantor DPRD Maluku, Kamis (11/11/2021), untuk persoalan lahan ditargetkan selesai November 2022, tidak lagi menggunakan anggaran APBD tetapi dengan anggaran APBN. Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan KKP di Jakarta kemarin.

Ternyata dijelaskan cukup baik dan semuanya sudah menjelaskan, yang intinya itu ada dua isu penting pertama LIN menguntungkan untuk orang Maluku, ke dua persoalan tanah itu akan di targetkan November 2022 selesai. Dan itu akan dibayar oleh salah satu organisasi dibawah kementerian keuangan. 

Untuk pembebasan lahan sekarang sudah masuk dalam program strategis Nasional jadi dibahas terus oleh Kementerian di jakarta. kemarin ketemu dengan KKP hari Selasa, hari Senin itu baru selesai rapat koordinasi dengan seluruh instansi,"ucapnya.

Untuk komisi II sendiri kami sangat mendukung full terkait persoal LIN dan Ambon New Port. Tetapi tidak mengabaikan hak hak masyarakat,baik itu persoalan tanah maupun nelayan nelayan lokal yang ada disitu.

"Keberadaan LIN sendiri bukan saja di Waai, tetapi juga ada beberapa tempat  yang digunakan yaitu Tiakur, Tual, Aru dan MBD, Keempat itu yang nanti akan dikembangkan".

Kedua proyek tersebut, akan membuka kesempatan bagi tenaga kerja sebanyak 283.953 orang, baik itu nelayan dan awak kapal. Tidak itu saja, ada juga tenaga kerja sebanyak 26.548 orang untuk bongkar muat dan tenaga informal, serta 985 pekerja industri perikanan," pungkas Saulatu. (CL-04)