Aleg DPRD Fraksi Perindo Tolak PSBB Transisi
Pasalnya, dengan PSBB Transisi yang bertahap dilanjutkan telah membuang-buang anggaran, ada baiknya anggaran tersebut dipakai untuk membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Pernyataan ini diakui Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon asal Fraksi Perindo, Harry Putra Far Far kepada media di ruang Pers,DPRD Kota Ambon (Rabu, 25/11).
Ia mengakui, saat ini DPRD dalam fase pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). "yang sangat disesalkan disini bahwa memang semua mengalami efesiensi tapi masih ditemukan beberapa kegiatan yang menurut hemat saya harusnya tidak usah jalan.Harusnya jalankan skala-skla yang perioritas tapi tetap diinput dalam RKA," katanya.
Ia menjelaskan, terkait dengan TPP Pegawai ini, memang yang selalu dibicarakan oleh Walikota Ambon ini efesiensi yang dilakukan. "Kita ini tidak usah lagi perpanjang PSBB Transisi. Uang itu lebih baik dipakai untuk bayar TPP, bayar itu yang menjadi hak pegawai karena mereka yang berkerja, jangan hak-hak Meraka selalu dibayar terlambat lalu nanti disesuaikan karena kinerja bukan diukur melalui uang," cetusnya.
Ia paparkan, hingga bulan Desember mendatang sudah memasuki 4 bulan TPP ASN tak dibayar oleh Pemerintah Kota Ambon. "Dengan ini, jangan lagi PSBB Transisi dilanjutkan karena dinilai membuang- buang anggaran sana-sini," ungkapnya.
Untuk itu, ke depan harus adanya program prioritas yang dijalankan dalam mengatur isi dari keadaan Covid-19. "Harus lebih bijak dan Arif untuk OPD lingkup Pemkot Ambon dalam menyikapi masalah ini," akuinya.
Lanjutnya, masalah ini akan menjadi rekomendasi partai untuk menghentikan PSBB Transisi. "Kita fraksi Perindo tolak PSBB untuk diperpanjang masuk fase 11, dan anggarannya sebaiknya dilakukan untuk program lain yang lebih penting salah satunya hak-hak pegawai harus dibayar," harapnya.
Lebih lanjut, Pegawai tidak mungkin melakukan pengaduan, tapi memang kedapatan di lapangan seperti itu dan nanti dikroscek dengan Bagain keuangan.
"Satu dua hari ini kita akan panggil untuk pembahasan RKA, kenapa pembayaran TPP Pegawai terlambat," tandasnya. (CL-03)
Tidak ada komentar