Komisi II DPRD - BUMN dan Instansi Terkait Bahas Pembelajaran Jarak Jauh

AMBON, Cahayalensa.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengundang BUMN dan instansi terkait yani Dinas Pendidikan, Diskominfo, Bappekot untuk membahas Proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) melalui metode Daring (Dapam Jaringan) serta Luar Jaringan (Luring) di Kota Ambon.

"Dalam menyikapi PJJ harus adanya kerjasama yang baik dari pihak eksekutif, legislatif maupun BUMN sehingga mengetahui kendala saat PJJ dilakukan," tukas Anggota Komisi II DPRD Kota Ambon, Etha Siahay kepada media usai rapat di Baileo Rakyat, Belakang Soya (Kamis, 6/8/2020).

Ia akui, dengan PJJ ini sangat dibutuhkan kehadiran instansi yang bertanggung jawab atas anggaran seperti Bappekot. Namun, sangat disayangkan undangan yang diberikan tidak digubris dengan baik.

"Bappekot harusnya hadir sehingga bisa mendata siswa yang tidak memliki android dan laptop, agar anak-anak terswbut bisa difasilitasi sehingga PJJ bisa berjalan dengan baik. Anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa sehingga apa yang menjadi kendala bagi mereka akan kita dorong," cetusnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmy Salatalohy mengakui, sampai saat ini pihaknya tetap menggunakan Metode pembelajaran luring dan daring selama masa pandemi covid. "Kami tetap menggunakan metode luring dan daring dalam proses bejalar," tuturnya.

Menurutnya, untuk metode pembelajaran daring memang terdapat banyak kendala karena banyak siswa yang tidak memiliki failitas baik andoroid maupun internet.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota tetap mengambil tindakan untuk melihat anak-anak yang ingin belajar dalam proses daring.
"Seluruh data-data terkait dengan siswa-siswa yang belum memiliki android telah disampaikan kepada Bapeda untuk nantinya menunggu kebijakan dari Bapak Walikota Ambon.

Lanjutnya, terkait dengan rujukan dari Kementrian Pendidikan para siswa dapat difasilitasi menggunakan Dana Bos.
"Nanti kita akan lakukan pengontrolan untuk sekolah-sekolah yang sudah menerapkan regulasi yang dibuat oleh Kementrian Dinas Pendidikan"ungkapnya.

Saat ditanya untuk pembelajaran tatap muka dirinya mengungkapkan akan sangat berisiko jika siswa dipaksa untuk melakukan pembelajaran tatap muka.
"Kami sangta berhati-hati untuk kebijkan tersebut karena anak-anak sangat rentan terhadap penyebaran covid"pungkasnya. (MM-)


Sementara itu,Etha Siahay Anggota Komisi II saat di wawancarai siwalima usai rapat mengungkapkan dalam menyikapi PJJ harus adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak terkait.
"Harus ada kerjasama baik eksekutif maupun legislatif maupun BUMN sehingga mengetahui apa sih kendala saat PJJ dilakukan"tukasnya.
Menurutnya,kehadiran bapekot sangat penting untuk melihat kebutuhan anggaran untuk PJJ
"Harus hadir sehingga bisa mendata siswa yang tidak memliki android dan laptop
"Anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa sehingga apa yang menjadi kendala bagi mereka akan kita dorong"pungkasnya. (CL-03)