Memasuki PSBB Transisi, PR Pemerintah Kota Ambon terkait Bansos Belum Selesai
Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally meminta kepada pemerintah kota Ambon untuk terus melakukan pendataan terhadap hal ini. Solusi yang dapat dilakukan adalah Dinas terkait meminta seluruh Desa kelurahan sampai pada RT, RW, agar mendata kembali masyarakat yang belum meperoleh bantuan sosial dampak covid di kota Ambon.
"Saya yakin pendataan saat ini lebih mudah dari data sebelumnya, karena suda dipastikan ada informasi yang masuk melalui RT terkait masyarakat yang belum memperoleh bantuan. Apalagi saat ini bertepatan dengan pembayaran uang sekolah anak, sehingga sangat menyusahkan masyarakat," katanya kepada media ini di Baileo Rakyat (Rabu, 22/7/2020).
Menurutnya, pada PSBB transisi, pembatasan kegiatan di sektor ekonomi maupun sosial budaya dilonggarkan secara bertahap. Aktivitas kembali dibuka namun dengan menerapkan protokol kesehatan.
"Wabah di kota Ambon mengalami penurunan. Saat PSBB Transisi terdapat kelonggaran untuk tempat usaha mulai beroperasi. Namun dampak lain telah banyak ciptakan pengangguran, karena tenaga kerja dirumahkan. Misal pada beberapa Mal di kota Ambon tenaga satpam dirumahkan, dan dampaknya sangat terasa pada keluarga mereka," tuturnya.
Ia mengakui, Keluhan masyarakat semakin terasa kala harus membayar uang sekolah anak. Untuk itu, Pemerintah Perlu memberikan solusi untuk memudahkan masyarakatnya, terhadap mereka yang terdampak.
Sejak kota Ambon memberlakukan PSBB mereka telah memasukan KTP dsn KK lewat RT , namun sampai saat ini mereka belum menerima bantuan karena alasan nama tidak terdata. Perlu ada solusi terbaik, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan kecemburuan di masyarkat, penyebabnya sama-sama merasakan dampak covid, namun ada masyarakat yang memperoleh bantuan, ada yang hanya sebagai penonton.
"Beberapa lokasi saya kunjungi, masih banyak informasi masyarakat tidak menerima bantuan sekalipun baik itu bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,"Ungkap politisi PKS.
Kata Yusuf, para karyawan atau tenaga lepas yang terkena imbas akibat PSBB sampai PSBB transisi seharusnya mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Ambon. Sehingga Dinas terkait perlu melakukan pendataan baru agar nama mereka bisa masuk untuk penerimaan bantuan bulan berikutnya. Dan saya pikir pendataan baru saat ini tidak sulit saat diawal pendataan, karena informasi dilingkungan pasti diketahui RT setempat.
Meminta pada pemerintah kota Ambon, agar fungsi gugus tugas juga dapat dimanfaatkan untuk para karyawan dan tenaga lepas dapat melapor untuk didata sebagai penerima bantuan dampak covid di kota Ambon.
Wally menyampaikan, terkait konsekuensi PSBB Transisi, dampak ekonomi sangat terasa di masyarakat. Sedangkan dari sisi kesehatan perlu kedisiplinan masyarakat juga yang harus ditingkatkan, sehingga kesadaran warga untuk terus menerapkan protokol kesehatan terus dilakukan pada aktifitas publik. "Jika ini tidak dilakukan, dikawatirkan kembali terjadi kenaikan penyebaran Corona, sehingga kota Ambon akan kembali pada masa PSBB, dan ini tidak kita kehendaki," Tutur Wally. (CL-03)
Tidak ada komentar