Dinas PPKB Malteng Gelar Rakerda Banggakencana Bersama Mitra

Ambon, Cahayalensa.com - Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) merupakan salah satu langkah dalam rangka mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi arah kebijakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Maluku Tengah bersama mitranya di daerah itu.

Rakerda Program Banggakencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Penduduk dan KB (PPKB) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dibuka dengan resmi oleh Assisten 1 Setda Maluku Tengah, Drs. W. Istia, MAP, yang ditandai dengan pemukulan Tifa.

Dengan adanya RAKERDA, dapat memperkuat hubungan kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mempercepat arah kebijakan dan kegiatan prioritas Program Nasional, khususnya Program Banggakencana.

Demikian sambutan tertulis Kaper BKKBN Prov. Maluku Dra. Renta Rego yang dibacakan oleh Plt. Kabid Pengendalian Penduduk (Dalduk) Mincie. H. Ubro, S.Hut. M.Si pada acara Rakerda Dinas Pemberdayaan Penduduk dan KB (PPKB) Kabupaten Maluku Tengah di Masohi, Sabtu (7/3/2020).

Menurut Renta, Rakerda ini merupakan salah satu wujud keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendukung visi, misi dan janji Presiden RI, yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 tentang Mewujudkan Sumber daya manusia yang professional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Tema Rakerda tahun 2020 adalah Banggakencana dalam Era Milenial untuk Maluku Tengah Maju, Sejahtera dan Berkeadilan, yang bertujuan untuk menyegarkan komitmen dan peran serta, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, maupun seluruh mitra kerja Dinas PPKB, dalam peningkatan akses dan kualitas Program Banggakencana bagi masyarakat.

Dimensi kependudukan dalam pembangunan nasional dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu Bagaimana mengintegrasikan aspek kependudukan dalam perencanaan pembangunan nasional; dan Pembangunan kependudukan.

Bagaimana kita mengintegrasikan pembangunan berwawasan kependudukan dalam perencanaan pembangunan dengan memperhatikan dinamika kependudukan yang ada serta bagaimana membangun pembangunan itu sendiri agar dapat menjadi pelaku-pelaku yang handal, dalam hal ini bagaimana mengendalikan pertumbuhan penduduk, mengarahkan mobilitas penduduk, serta yang paling penting adalah meningkatkan kualitas penduduk yang didukung dengan sistim informasi kependudukan yang canggih.

Dikatakan, sesuai mandat yang diberikan oleh negara kepada BKKBN melalui Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka BKKBN bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia.

Pembangunan keluarga dilakukan melalui pendekatan siklus hidup dan penerapan 8 fungsi keluarga. Sejak 1.000 hari pertama kehidupan, remaja, berkeluarga, hingga lansia, BKKBN telah memiliki program di setiap tahapan kehidupan tersebut.

Keluarga yang sejahtera tidak hanya berkaitan dengan pengendalian kelahiran anak saja, akan tetapi berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga melalui pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keluarga.

Kepada mitra kerja dan berbagai pihak yang selama ini telah mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Program Banggakencana seperti peran Dinas Instansi terkait, TNI, Polri, IBI, PKK, ,LSOM, Renta Rego menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya, serta berharap agar kemitraan dan berbagai sinergi koordinasi lintas sektor yang telah dibina selama ini dapat diteruskan dan ditingkatkan.

Dalam hal mengatur/pengendalian kelahiran hendaknya difokuskan kepada upaya peningkatan kualitas pelayanan KB dan perluasan jangkauan dengan mendorong Pasangan Usia Subur (PUS) memakai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan memberikan prioritas kepada penggarapan KB di daerah kepulauan, galcitas dan kumuh miskin serta daerah-daerah stunting serta meningkatkan penguatan lini lapangan agar program proiritas nasional dapat berjalan secara berkesinambungan.

“Saya minta kepada dinas PPKB Kabupaten Maluku Tengah selaku pelaku program dan pengendalian di lini lapangan, agar tetap melakukan koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah Daerah, sehingga pengelolaan program Banggakencana tetap menjadi prioritas di daerah dan mendapat pembinaan yang berkesinambungan oleh pemerintah daerah,” pintanya.

Kampung KB merupakan lokus dari upaya untuk membangun Keluarga yang Sejahtera sehingga Kampung KB perlu mendapat perhatian bersama dari seluruh komponen. Untuk itu Dinas PPKB setempat terus meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk melaksanakan intervensi program baik pembangunan fisik maupun peningkatan kualitas keluarga, terus meningkatkan akses dan kualitas Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, agar terwujud keluarga-keluarga yang sejahtera dan berkualitas.

Keberhasilan program Banggakencana akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan dan negara dalam mengelola kehidupan yang lebih sejahtera. (CL/**)