Gubernur Jadi Inspektur Upacara Pada Apel Gelar Pasukan Mantap Brata 2018
Ambon, Cahayalensa. Com - Gubernur Maluku Ir. Said Assagaff menjadi Inspektur Upacara pada apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2018, yang digelar jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, di Lapangan Upacara Polda Maluku di Tantui Ambon, Rabu (19/9/2018), sekaligus menyampaikan amanat tertulis dari Kepala Kepolisian (Kapolri) Jend. Pol. Tito Karnavian.
Menurut Kapolri, apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu Tahun 2019, bertujuan untuk mengecek kesiapan personil, sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan, sehingga Pemilu Tahun 2019 akan dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan damai.
Menurut Kapolri, Pemolisian di era demokrasi bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara. Hal tersebut diwujudkan antara lain dengan penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemolisian di era demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaran berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat di muka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik guna memilih kepala daerah, anggota legislatif, serta pemilihan presiden dan wakil presiden.
Pemilu Tahun 2019, disebut Kapolri, memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen atau parlementary threshold sebesar 4 persen.
“Kondisi ini akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, tidak hanya untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namum juga agar bisa tetap bertahan atau survive,”katanya.
Dalam kacamata Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), menurut Kapolri, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri dalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Untuk itu, Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya, menggelar Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018”, yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019 diseluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personal Polri.
Dikatakan, operasi yang diselenggarakan ini mengedepankan kegiatan preventif, yang didukung kegiatan intelejen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas tingkat pusat, tingkat daerah, dan tingkat Polres.
Kapolri menekankan, Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai.
Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan. “Selain itu, keberhasilan Polri, TNI dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu tahun 2014, Pilkada Serentak tahun 2015, 2017 dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu tahun 2019,” tegasnya.
Kapolri memberikan penekanan terhadap beberapa hal untuk dipedomani dan dilaksanakan yakni, Perkuat soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan pemilu yang aman, lancar dan damai.
“Menjaga netralitas Polri dan TNI serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu,”ucapnya. (CL/**)
Menurut Kapolri, apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan Pemilu Tahun 2019, bertujuan untuk mengecek kesiapan personil, sarana dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan, sehingga Pemilu Tahun 2019 akan dapat terselenggara dengan aman, lancar, dan damai.
Menurut Kapolri, Pemolisian di era demokrasi bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara. Hal tersebut diwujudkan antara lain dengan penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemolisian di era demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaran berbagai agenda demokrasi, seperti penyampaian pendapat di muka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan langsung oleh publik guna memilih kepala daerah, anggota legislatif, serta pemilihan presiden dan wakil presiden.
Pemilu Tahun 2019, disebut Kapolri, memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen atau parlementary threshold sebesar 4 persen.
“Kondisi ini akan menuntut pada adanya upaya maksimal dari masing-masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak-banyaknya, tidak hanya untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namum juga agar bisa tetap bertahan atau survive,”katanya.
Dalam kacamata Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), menurut Kapolri, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, di antaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri dalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
Untuk itu, Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya, menggelar Operasi Kepolisian Terpusat dengan sandi “Mantap Brata 2018”, yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019 diseluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personal Polri.
Dikatakan, operasi yang diselenggarakan ini mengedepankan kegiatan preventif, yang didukung kegiatan intelejen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas tingkat pusat, tingkat daerah, dan tingkat Polres.
Kapolri menekankan, Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 agar dapat berjalan dengan aman, lancar dan damai.
Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanganan secara profesional dan berkelanjutan. “Selain itu, keberhasilan Polri, TNI dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu tahun 2014, Pilkada Serentak tahun 2015, 2017 dan 2018, menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu tahun 2019,” tegasnya.
Kapolri memberikan penekanan terhadap beberapa hal untuk dipedomani dan dilaksanakan yakni, Perkuat soliditas dan sinergisitas TNI dan Polri guna mewujudkan pemilu yang aman, lancar dan damai.
“Menjaga netralitas Polri dan TNI serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam penyelenggaraan setiap tahapan pemilu,”ucapnya. (CL/**)
Tidak ada komentar